Konsep Kepemimpinan dalam hastha brata
sebagai warisan luhur budaya bangsa. Dapat dijabarkan bahwa hastha brata atau
delapan ajaran keutamaan, seperti yang ditunjukkan oleh sifat-sifat alam.
Seorang pemimpin harus berwatak matahari, artinya memberi semangat, memberi
kehidupan, dan memberi kekuatan bagi yang dipimpinnya. Harus mempunyai watak
bulan, dapat menyenangkan dan memberi terang dalam kegelapan. Memiliki watak
bintang, dapat menjadi pedoman. Berwatak angin, dapat melakukan tindakan secara
teliti dan cermat. Harus berwatak mendung, artinya bahwa pemimpin harus
berwibawa, setiap tindakannya harus bermanfaat. Pemimpin harus berwatak api,
yaitu bertindak adil, mempunyai prinsip, tegas, tanpa pandang bulu. Ia juga
harus berwatak samudera, yaitu mempunyai pandangan luas, berisi, dan rata.
Akhirnya seorang pemimpin harus memiliki watak bumi, yaitu budinya sentosa dan
suci.
Ki Hadjar Dewantara (1930) mengemukakan
bahwa masyarakat Indonesia yang ingin maju secara wajar harus menganut sistem
demokrasi dan kepemimpinan (democratie en leiderschap). secara umum, masyarakat
Indonesia dari sudut pandang budayanya menjunjung tinggi pendapat orang banyak,
pendapat rakyat umum yang mana didalamnya harus terkandung suatu kearifan
bangsa. Tujuannya dalam pencapaian bersama, suatu kebenaran mutlak adalah
sebagai pencapaian akhirnya.
Kepemimpinan itu sendiri, Ki Hadjar Dewantara
menyimpulkan peran pemimpin adalah ‘tut wuri handayani’, artinya bahwa kepada
masyarakat (pengikutnya) diberikan kesempatan untuk berkembang atas prakarsa
sendiri dengan selalu diamati secara continue. Akan tetapi jika masyarakat berada
dalam titik kebuntuan, proses dimana masyarakat menghadapi kemandegan dalam
pengambilan tindakan dan berkreativitas. Tugas seorang pemimpin adalah ‘ing
madya mangun karsa’ yaitu berada dalam kebuntuan tersebut dengan mengambil
sikap dan kehendaknya. Bersama masyarakat sang pemimpin menunjukkan
kreativitasnya dalam pencapaian tujuan. Namun jika akhirnya masyarakat berada
dalam titik gelap. Seorang pemimpin haruslah ‘ing ngarsa sung tuladha’ artinya
berada didepan untuk memberikan teladan kepada masyarakat. Jadi, konsep
democratie en leiderschap (pemimpin berada di belakang ‘tut wuri handayani’ di
tengah ‘ing madya mangun karsa’ dan di depan ‘ing ngarsa sung tuladha’) yang
dikemukakan Ki Hadjar Dewantara itu memunculkan suatu konsep pandangan budaya
Indonesia yang berakar yang tertanam rapi pada setiap dada bangsa Indonesia.
Nasio yang merupakan harmoni antara bagian terbesar pendapat masyarakat dengan
pengetahuaan pemimpin. Sehingga dapat dibayangkan suatu hasil kearifan
tertinggi dengan faedah terbesar bagi bangsa.
Sosok pemimpin mengenai budaya bangsa
adalah cara memelihara keadaan yang ‘tata tentrem’, sebuah konsep jawa yang
diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda sebagai istilah ‘rust en orde’ (kedamaian
dan ketertiban) jika harga untuk menghindari kekacauan itu terarah kepada
penguasa atau tuntutan kehidupan kelompok, demikian menurut Mulder. Harganya
tidak mahal, karena kelangsungan dan keadaan damai merupakan sesuatu yang jauh
lenih penting.
Sosok pemimpin menurut Keeler (1985) adalah
dapat memenuhi citra ideal sebagai sosok teladan, seorang pemimpin yang berjiwa
kuat, memikat dan penuh dengan sifat baik. Efektifitas kekuasaan diukur dengan
kemampuan untuk menyembunyikan instrument kepemimpinan. Memolesnya, dan bukan
memperlihatkan bahwa kekuasaanlah yang menjadikannya pemimpin. Budaya jawa
tidak dapat dibatasi hanya pada ide tentang kekuasaan, dan ide tentang
kekuasaan tidak dapat dibatasi hanya pada masalah tentang sosok teladan.
“Budaya jawa adalah sekumpulan ide, norma, keyakinan dan nilai yang sangat
beragam sehingga tidak mungkin dapat dilukiskan sebagai ‘keseluruhan yang padu’
sebaliknya, perhatian kita hendaknya dipusatkan pada distribusi dan reproduksi
dari pengetahuan yang demikian beragam pada masyarakat”-Eldar Braken-. Itu
artinya, masyarakat jawa dalam kepemimpinannya bukan hanya soal untuk memadukan
berbagai aspek dalam kepemimpinan, tetapi lebih jauh lagi fokus kepemimpinan
itu berada pada pola pikir masyarakat. Sejauh ini dapat disimpulkan,
kepemimpinan itu erat hubungannya dengan bagaimana pola prilaku masyarakat
dalam menjalani hidup. Artinya, kepemimpinan bukan suatu yang mutlak yang dapat
disimpulkan begitu saja. Karena kepemimpinan itu sendiri memiliki berbagai
acuan yang menyokongnya. Sehingga dalam penentuannya, konteks kepemimpinan harus
lebih difokuskan terlebih dahulu. Sebab, moral, pola pikir dan prilaku
masyarakat dapat lebih mempengaruhi proses kepemimpinan itu sendiri.
Menurut Niels Mulder, kata kunci untuk
memahami demokrasi pancasila dan hak asasi manusia tidak terletak dalam pengertian
kesetaraan tetapi didalam ide kekeluargaan. Dalam fungsinya sebagai suatu
keluarga, dapat ditarik suatu argumen bahwa pada dasarnya, demokrasi pancasila
yang dianut bangsa Indonesia itu menaungi suatu asas yaitu kekeluargaan.
Kekeluargaan yang berarti keharmonisan antar individu, kerukunan antar
individu, dan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan oleh karena adanya kesatuan
itulah tujuan dapat dicapai. Lebih lanjut, Niels Mulder menyamakan pemahaman
bahwa apa yang baik untuk semua adalah baik untuk seseorang. Bangsa dipandang
sebagai sebuah keluarga, atau paling tidak dipimpin oleh prinsip kehidupan
keluarga. Kepentingan bersamanya merupakan kepentingan pribadi yang sama-sama
dimiliki yang harus dilindungi dari anggota yang bukan keluarga, dan dari mereka
yang tidak berprilaku menurut ketentuan keluarga. Dan tugas seorang pemimpin
harus memiliki kualitas sebagai penunjuk jalan, atau pengasuh yang mendorong,
memimpin dan membimbing mereka yang harus dididik. Dengan kata lain, seorang
pemimpin adalah seorang bapak dan pelindung yang dapat dipercaya yang harus
dihormati dan diteladani, yang prilaku dan keinginannya merupakan perintah dan
menaruh perhatian pada anak buahnya (pengikutnya). Sehingga dapat diikatkannya
menjadi satu dalam ikatan keluarga.
Daftar Pustaka:
Adam, James. 1975. The Republic of Plato.
London: Cambridge University Press.
Antlov, Hans dan Sven Cederroth. 2001.
Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia.
Burns, J.M. 1978. Leadership. New York:
Harper Row.
Fung Yu-Lan. 2007. Sejarah Filsafat Cina.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kartodirdjo, Sartono. 1984. Kepemimpinan
Dalam Dimensi Sosial. Jakarta: LP3S.
Machiavelli, Niccolo. 2008. The Prince
'Sang Penguasa'. Surabaya: Selasar Surabaya Publishing.
Tidak ada komentar :
Posting Komentar