Agama dan Kepemimpinan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejatinya mengimplementasikan ajaran agama dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan agama kita mendapatkan nilai-nilai dasar kepemimpinan, jika hal tersebut dapat dimanifestasikan dengan sempurna akan menghasilkan integritas warga negara (pengikut) dengan pemimpinnya.

Georges Balandier dalam Religion and Power melandaskan suatu konsep bahwa “eratnya atribut kekuasaan (kepemimpinan) dan atribut agama menunjukan adanya ikatan yang selalu terdapat diantaranya. Sejarah cenderung memutuskan ikatan ini, namu tak pernah berhasil”. Dapat ditarik suatu penegasan bahwa agama dan kekuasaan atau yang lebih kita tujukan pada kekuatan pemimpin adalah suatu elemen yang tak terpisahkan. Dua hal yang saling berkesinambungan dan saling menopang dalam suatu kerangka konsep masing masing bagian. Merujuk pada pendapat Max Weber (1864-1920), agama-lah yang berjasa melahirkan perubahan sosial yang paling spektakuler dalam sejarah peradaban manusia. Dengan nilai-nilai keagamaan mendorong penganutnya untuk melakukan perubahan sosial dalam rangka melahirkan peradaban yang lebih humanis.

Esensi agama, menurut Hasan Hanafi, adalah sebagai sebuah kode etik universal dan ending - nya untuk mewujudkan perilaku yang baik. Dan prinsip (etik) universal, lanjut Hanafi, merupakan basis teoretis bagi etika global, dan perilaku baik merupakan dasar praktis bagi solidaritas kemanusiaan. Dan inilah yang sangat dibutuhkan dalam relasi menguasai dan dikuasai. Penguasa yang memiliki otoritas kekuasaan diharapkan mampu bertindak progresif. Bersamaan dengan itu, yang dikuasai (rakyat) memiliki kewajiban mengingatkan dan mengritik penguasa agar tetap berada pada rel kekuasaan yang seharusnya. Mengkritik dalam artian mendukung prospek penguasa.

Namun dengan demikian bukan berarti agama dijadikan suatu tameng atau menjadikannya jembatan keserakahan. Agama dalam bidangnya sebagai landasan moral dan bukan sebagai pencari keuntungan. Itulah sebabnya Gus dur pernah mengutarakan kekecewaannya atas seringnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melandaskan agama untuk suatu kehancuran. “Jika seorang pemimpin agama menduduki jabatan birokrasi tanpa melepaskan unsur-unsur keagamaannya, bisa berakibat pada ketidakseimbangan dalam dua kutub itu. Akibatnya, sering orang-orang agama mencari keuntungan untuk penggemukan kelompoknya sendiri”. Dengan kata lain, Ia menafsirkan agama berfungsi sebagai inspirasi dalam segala kehidupan bernegara dan berbangsa dan bukan sebagai proses penggemukan keserakahan.

Sejatinya, agama sebagai landasan moral manusia untuk menciptakan suatu integritas dan membangkitkan nasionalisme terhadap bangsanya atau golongannya atau yang lebih kita tunjukan terhadap loyalitas kelompok. Sehingga seorang pemimpin mampu membawa dan membangkitkan kelompoknyas menuju sutu kebenaran.

Daftar Pustaka:

Adam, James. 1975. The Republic of Plato. London: Cambridge University Press.

Antlov, Hans dan Sven Cederroth. 2001. Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Burns, J.M. 1978. Leadership. New York: Harper Row.

Fung Yu-Lan. 2007. Sejarah Filsafat Cina. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kartodirdjo, Sartono. 1984. Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial. Jakarta: LP3S.

Machiavelli, Niccolo. 2008. The Prince 'Sang Penguasa'. Surabaya: Selasar Surabaya Publishing.